Cara Mengatasi Permasalahan UMKM di Indonesia

Pemerintah Indonesia memang sangat mendukung UMKM, namun masih banyak ditemukan permasalahan UMKM di Indonesia.  Walaupun begitu, baiknya jadikan permasalahan tersebut sebagai tantangan, bukanlah sebuah penghalang. Dibawah ini kami akan membahas lima permasalahan UMKM yang umum terjadi di Indonesia. Simak sampai akhir karena kami juga akan membagikan bagaimana cara mengatasinya.

 

1. Permasalahan Modal Bagi UMKM

permasalahan umkm di indonesia
Sumber Foto : tokopedia.com

 

 

Modal yang terbatas adalah permasalahan UMKM yang klasik karena paling sering di dengar. Banyak perlaku UMKM yang memiliki ide cemerlang harus terhenti karena tidak memiliki modal yang cukup. Apalagi sulitnya mendapat pinjaman dari lembaga keuangan karena banyak persyaratan yang belum mampu dipenuhi oleh pelaku UMKM. Bahkan survei dari Pricewaterhouse Coopers, menyebutkan sekitar 74% UMKM di Indonesia masih belum mendapatkan akses pembiayaan.

 

Perkembangan teknologi seakan memberikan jalan bagi para pelaku UMKM untuk mendapatkan modal tambahan. Contohnya adalah teknologi finansial (fintech) melalui sistem urunan dana atau yang dikenal dengan istilah crowdfunding. Proses pendanaan ini menjadi tantangan tersendiri bagi para pelaku UMKM untuk meyakinkan investor agar mau mendanai usaha mereka.

 

Crowdfunding dibagi menjadi dua bagian, yaitu reward dan equity. Sistem crowdfunding berbasis reward dan mirip seperti sebuah sponsor,  yang dimana jika ada orang yang berminat untuk mendanai usaha Anda. Namun Anda perlu menawarkan beberapa jenis imbalan untuk diberikan ke orang yang mendanai usaha Anda. Sistem reward ini tidak terlalu mengharapkan keuntungan finansial.

 

Untuk sistem crowdfunding berbasis equity terlihat mirip dengan investasi konvensional dalam bentuk saham yang sifatnya profit sharing atau bagi hasil. Orang yang tertarik untuk meminjamkan modal akan mendapatkan beberapa saham dari usaha Anda sekaligus mendapatkan keuntungan usaha sesuai dengan banyaknya saham mereka di usaha tersebut.

 

Meski sebagai pelaku UMKM, Anda juga perlu memperhatikan persyaratan apa saja yang diperlukan sebelum mengajukan dana di lembaga crowdfunding, salah satunya memperhatikan besaran bunga pinjaman. Anda juga harus memastikan apakah lembaga crowdfunding yang Anda pilih sudah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar jauh lebih aman. Apalagi OJK juga baru saja menerbitkan peraturan terkait layanan urun dana pada 31 Desember 2018 lalu dalam Peraturan OJK No. 37/POJK.04/2018.

 

2. Permasalahan UMKM Lainnya Terkait Urusan Perizinan

 

Sumber Foto : koinworks.com

 

Ternyata masih banyak UMKM di Indonesia yang masih belum memiliki badan hukum yang jelas. Hal ini tentu saja harus diperhatikan oleh para pelaku UMKM. Karena jika tidak pelaku UMKM tidak memiliki izin usaha yang resmi, maka akan menghambat laju usaha mereka sendiri, contohnya ketika ingin mengajukan modal. Efeknya adalah para pelaku UMKM akan kesulitan untuk mengembangkan usaha mereka menjadi lebih besar lagi.

 

Oleh karena itu, Anda wajib mempunyai Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan berdasarkan domisili usaha. Dengan adanya SIUP usaha yang Anda jalankan memiliki bukti yang sah dari pemerintah. SIUP juga telah diatur oleh pemerintah dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 46/2009 tentang Perubahan Atas Permendag No. 36/2007 tentang Penerbitan SIUP.

 

SIUP dibagi menjadi 4 jenis berdasarkan skala usaha yang dijalankan, yaitu:

 

  • SIUP Mikro tergolong kategori usaha yang sangat kecil atau mikro. Karena modal usaha dan kekayaan bersih tidak lebih dari Rp50 juta, itupun tidak termasuk tanah serta bangunan tempat usaha.
  • SIUP Kecil memiliki cakupan modal dan kekayaan bersih yang jauh lebih besar daripada SIUP Mikro antara Rp50 juta sampai dengan Rp500 juta. sama dengan SIUP Mikro yang tidak termasuk tanah dan tempat usaha.
  • SIUP Menengah bisa didapatkan pelaku UMKM jika memiliki kekayaan bersih antara Rp500 juta sampai dengan Rp10 miliar itupun juga tidak beserta tanah dan tempat usaha.
  • SIUP Besar bisa didapatkan jika pelaku UMKM memiliki modal dan kekayaan bersihnya lebih dari Rp10 miliar dan tidak termasuk tanah serta bangunan tempat usaha.

 

Anda bisa mengajukan secara online maupun offline untuk memiliki SIUP. Jika Anda ingin mengurus SIUP secara online, bisa mengakses melalui situs resmi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PM & PTSP) masing-masing daerah.

Anda bisa langsung mencari informasi seputar SIUP yang sesuai dengan skala usaha Anda. Jika Anda ingin mengurus SIUP secara offline, bisa juga  mendatangi langsung kantor pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Tingkat II di masing-masing kabupaten atau kotamadya Anda.

 

Lalu, apa saja dokumen yang diperlukan untuk bisa mendapatkan SIUP?

 

          Formulir pendaftaran yang sudah diisi terlebih dahulu dan sudah ditempelkan materai Ro6.000, lalu dibuat fotokopi 2 rangkap.

          Fotokopi KTP masih berlaku dibuat sebanyak 3 lembar.

          Fotokopi Kartu Keluarga dibuat sebanyak 3 lembar.

          Fotokopi NPWP dibuat sebanyak 3 lembar.

          Surat perjanjian sewa-menyewa tanah atau bangunan, jika tanah atau bangunannya disewa.

          Surat pernyataan bermaterai Rp6.000 dari pemilik tanah/bangunan yang digunakan oleh Anda.

          Fotokopi KTP dari pemilik tanah  atau bangunan yang Anda sewa.

          Pas foto berwarna ukuran 3×4 dibuat sebanyak 2 lembar.

          Surat pernyataan bahwa Anda bersedia untuk mengurus IMB dalam jangka waktu 1 tahun.

Pengurusan SIUP juga tidak dipungut biaya atau gratis, sehingga Anda akan mudah untuk mendapatkan izin usaha yang sah!

 

Baca juga : Ingin Usaha Anda Sukses? Yuk Simak Cara UMKM Naik Kelas ini


3. Rendahnya Kesadaran untuk Membayar Pajak

Sumber Foto : cermati.com 

Diperkirakan ada sekitar 60 juta pelaku UMKM di Indonesia, namun hanya ada 2,5% saja atau sekitar 1,5 juta pelaku UMKM yang melaporkan pajaknya. Tandanya tidak semua pelaku UMKM mengerti cara menghitung pajak yang seharusnya sudah menjadi kewajiban mereka. Efek paling buruk yang bisa saja menimpa para pelaku UMKM adalah usaha mereka bisa mengalami gulung tikar karena modal yang mereka miliki akan habis dipakai untuk membayar sanksi apabila telat membayar pajak.

 

Pemerintah pun sampai menurunkan tarif PPh Final atau yang sering disebut sebagai pajak UMKM dari 1% menjadi 0,5% dan sudah tertulis pada Peraturan Pemerintah Nomor. 23 tahun 2018, tentang Pajak Penghasilan yang didapat oleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto. Pelaku UMKM yang harus menjadi wajib pajak telah memiliki usaha yang beromzet sampai dengan Rp4,8 miliar dalam kurun waktu satu tahun. Oleh karena itu, kebijakan penurunan tarif ini bisa dengan mudah dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya menjadi lebih baik lagi. 

 

4. Kurangnya Inovasi

 

permasalahan umkm di indonesia
Sumber Foto : infopublik.id


Banyaknya UMKM di Indonesia membuat pelaku UMKM yang baru terjun harus memiliki inovasi usaha agar mampu bersain dengan UMKM yang lain. Dengan adanya Inovasi, tak menutup kemungkinan jika produk UMKM Indonesia bisa menembus pasar internasional.

Oleh karena itu, para pelaku UMKM diharapkan bisa lebih kreatif sekaligus inovatif dalam memproduksi barang dan jasa. Meskipun produk yang ditawarkan sama jenisnya, namun harus tetap memiliki perbedaan yang menarik dan bervariasi agar konsumen mempunyai banyak pilihan. Pelaku UMKM juga jangan sampai ketinggalan dengan perkembangan teknologi yang ada. Karena akan membuka peluang bagi Anda untuk mengikuti pelatihan atau workshop yang bermanfaat bagi kelangsugan usaha Anda. Inovasi akan terlahir melalui sebuah proses panjang yang membuahkan hasil yang manis.

 

5. Banyak UMKM yang Belum Go Digital

 

permasalahan umkm di indonesia
Sumber Foto : media.suara.com

 

Haruskah UMKM Go Digital ? apa kaitannya dengan permasalahan UMKM? Perkembangan teknologi saat ini telah melahirkan ekonomi digital yang justru membawa banyak manfaat bagi pelaku UMKM, tidak hanya dalam memasarkan produknya tetapi juga memudahkan proses produktivitas para pelaku UMKM. Adanya marketplace dan media sosial membuka peluang bagi pelaku UMKM dalam memasarkan produk mereka ke target mereka.

Oleh karena itu. untuk mengatasi permasalahan UMKM di Indonesia yang satu ini, Anda harus bisa memanfaatkan teknologi yang ada saat ini, produktivitas pegiat UMKM juga semakin mudah dan efisien. Dan pelaku UMKM akan sangat terbantu seperti melakukan pembukuan secara digital, membayar pajak melalui sistem aplikasi, dan lain-lain. 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *